1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 23 April 2025 antara PENGGUGAT, SYARIFUDIN, dengan almarhum MARJONI, atas sebidang tanah berukuran 10 m x 25 m atau seluas 250 m?2; yang terletak  di Jalan Lintas Samudra, Parit H. Dullah, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 29 November 2025 antara PENGGUGAT, SYARIFUDIN, dengan almarhum MARJONI, atas sebidang tanah berukuran 10 m x 25 m atau seluas 250 m?2; yang terletak bersebelahan dengan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2.

4. Menyatakan PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan kedua perjanjian jual beli tanah tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

5. Menyatakan kewajiban keperdataan almarhum MARJONI berdasarkan kedua perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dengan sendirinya hapus karena meninggalnya almarhum  MARJONI pada tanggal 13 April 2026;

6. Menyatakan PARA TERGUGAT dalam kapasitas dan batas tanggung jawab hukumnya sebagai ahli waris berkewajiban menyelesaikan kewajiban almarhum MARJONI yang menurut hukum menjadi beban harta peninggalan dan/atau tanggung jawab ahli waris;

7. Menyatakan bahwa kewajiban penjual berupa penyerahan penguasaan objek tanah dan penyelesaian dokumen pertanahan berdasarkan kedua perjanjian jual beli tanah tersebut belum dipenuhi sebagaimana mestinya;

8. Menghukum PARA TERGUGAT dalam kapasitas dan batas tanggung jawab hukumnya sebagai ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban pewaris berupa penyerahan penguasaan objek tanah kepada PENGGUGAT, dengan keseluruhan luas kurang lebih 500 m?2; (lima ratus meter persegi), sesuai objek dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan SKT (Surat Keterangan Tanah)yang berkaitan dengan objek tanah sengketa kepada PENGGUGAT, sepanjang dokumen tersebut berada dalam penguasaan PARA TERGUGAT dan menurut hukum wajib diserahkan kepada PENGGUGAT;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk memberikan kerja sama yang diperlukan dalam penyelesaian administrasi pertanahan dan proses peralihan hak atas objek tanah kepada PENGGUGAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.